REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI SELATAN -- Adanya syarat pengajuan KTP selama pemberian karcis, disambut positif pengamat transportasi Darmaningtyas. "Mekanisme ini baik. Selama ini calo bisa memperoleh tiket, karena bisa membeli tanpa nama. Semoga cara ini bisa menurunkan jumlah calo," ujarnya, Ahad (20/5).
Namun, Darma menyarankan supaya pemeriksaan juga dijalankan di atas kereta. Selama pemeriksaan karcis, para penumpang harus menunjukkan KTP atau kartu keluarga. Hal ini untuk mencegah kemungkinan calo mendapat tiket, melalui KTP pinjaman. Dengan cara ini, para calon penumpang akan berfikir ulang sebelum membeli tiket, yang biasanya tiga kali lebih mahal.
Lebih jauh Darma tidak dapat memperkirakan berapa persen jumlah calo yang bisa dikurangi. "Yang penting konsisten. Kalau mau diterapkan, yang sungguh-sungguh. Apalagi kita sudah mau Lebaran. Tentu calo tiket makin bergentayangan," ujarnya.
Darma sendiri pernah berhadapan langsung dengan praktik percaloan. Kala itu dirinya hendak ke Yogyakarta menggunakan Kereta Api Progo kelas ekonomi. Kehabisan tiket membuatnya harus membeli tiket seharta Rp 85 ribu. Padahal harga tiket biasanya Rp 35 ribu sampai Rp 37 ribu. "Saya pasrah saja. Karena memang saya perlu sekali saat itu. Karena itu ke depannya saya berharap, aturan ini dijalankan di semua kelas termasuk ekonomi," katanya.
Kereta kelas ekonomi, masih menjadi lahan empuk praktek percaloan. Hal senada dikatakan Wakil Kepala Stasiun Bekasi, Dwi Effendi. "Memang paling mudah untuk ekonomi. Karena harga tiket yang tidak mahal," ujarnya.
Sedangkan untuk tiket bisnis dengan harga Rp. 150 ribu, para calo akan menjualnya dengan kisaran Rp 500 ribu. "Mencari pembeli untuk tiket harga Rp 150 ribu tentu lebih mudah, dibanding Rp 500 ribu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
