REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Warga transmigrasi di wilayah Provinsi Bengkulu membutuhkan pelayanan program Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan tarap kesejahteraan warga diwilayah itu. Warga transmigran yang membutuhkan program KB itu sebagian besar bermukim pada penempatan baru.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Bengkulu, Maryana, di Bengkulu, Ahad, mengatakan kebutuhan tersebut diketahui pada rapat teknis bersama di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu beberapa hari lalu. Warga transmigrasi baru belum maksimal dalam mendapatkan pelayanan program KB. Sehingga, tidak sedikit warga transmigran belum mendapat pelayanan program pengendalian kehamilan.

Dari 1.136 KK warga transmigrasi di daerah itu, baru 494 jiwa yang menjadi peserta KB. Angka tersebut menunjukkan pelaksanaan program masih mengalami hambatan bagi warga transmigran wilayah itu.

Sejak penempatan warga di unit pemukiman transmigrasi beberapa tahun lalu, masih terdapat warga yang tidak terdata dalam pelaksanaan program KB. Para warga trans yang belum terdata itu antara lain di UPT Bengkulu Selatan di Desa Tanjung Aur. Wilayah itu hanya terdapat 20 akseptor dari 186 KK.

UPT Kabupaten Kaur yang berlokasi di Desa Tanjung agung terdapat 100 KK terdapat. Peserta KB-nya hanya sebanyak delapan orang dengan menggunakan kondom.

Ikuti Whatsapp Channel Republika