REPUBLIKA.CO.ID,SERANG--Ketua Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (WAMMBY) Kasmin Saelan mengatakan, sebagian besar warga suku Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, tak memiliki kartu tanda penduduk.
"Dari 11.500 jiwa yang ada, bisa dipastikan hanya beberapa puluh saja warga Baduy yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP)," katanya di Rangkasbitung, Sabtu.
Ia mengatakan, sedikitnya jumlah warga Baduy yang memiliki KTP itu dikarenakan setelah adanya peraturan bahwa agama Sunda Wiwitan tidak dicantumkan lagi dalam identitas kependudukan.
"Saat ini masyarakat Baduy merasa resah karena identitas kepercayaan mereka tidak tercantumkan pada KTP," katanya. Padahal, sejak 1972 sampai 2010 agama Sunda Wiwitan tertulis pada KTP.
Namun, kata dia, pada 2011 hingga sekarang tidak diperbolehkan kepercayaan leluhur Baduy dicantumkan pada KTP dengan alasan pemerintah tidak mengakui Sunda Wiwitan agama resmi di Indonesia.
Pemerintah mengakui agama resmi di Indonesia hanya enam yakni Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Kong Hu Cu, dan Buddha.
"Kami merasa keberatan jika Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan leluhur suku Baduy tidak diakui oleh Pemerintah dengan tak menyertakan pencantuman pada KTP itu," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah wajib melindungi kepercayaan dan keyakinan agama yang dianut masyarakat Baduy. Sebab negara menjamin dan melindungi kepercayaan atau keyakinan rakyatnya sesuai dengan Undang-undang.
Kasmin menegaskan bahwa pihaknya sudah mendatangi Fraksi Golkar dan Komisi II DPR RI, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri agar mereka dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat Baduy.
Selain itu, Bupati Lebak dan Gubernur Banten juga mendesak pemerintah pusat agar Sunda Wiwitan dicantumkan pada identitas kependudukan warga Baduy.
"Kami berharap pemerintah bisa memperjuangkan Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan suku Baduy juga peninggalan warisan budaya Indonesia yang dilindungi undang-undang," ujar Kasmin yang kini menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lebak.
Sekertaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Sapin mengkui sebagian besar masyarakat Baduy tidak memiliki KTP dengan alasan mereka keberatan dengan tidak dicantumkan identitas kependudukan.
"Saat ini warga Baduy yang memiliki KTP hanya orang-orang yang suka berpergian ke luar daerah saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
