REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI TIMUR -- Untuk pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Bekasi, pemerintah menggelontorkan dana Rp 26 milyar. Hal ini dikatakan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. "Pemerintah sebatas membatu urusan finansial. Kalau desain dan mekanismenya, diserahkan pada KPU. Kita akan upload data ini ke media massa, supaya transparan dan tidak ada kecurigaan," ujarnya, Jumat (18/5).

Data ini sudah bisa dicairkan mulai Senin (14/5). Dana ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan menjelang dan selama pemilukada. Misalnya untuk sosialisasi tingkat kecamatan dan kelurahan. "Senin (21/5) rencananya akan ada sosialisasi. Sekitar 700 undangan sudah kita sebar. Lokasinya mungkin di Balai Patriot. Para undangan terdiri dari tokoh masyarakat dan jajaran pemerintahan," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi, Tubagus Hendi Irawan.

Hendi memperkirakan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai lebih dari 3.400. Jumlah disesuaikan dengan pertambahan jumlah pemilih dibanding Pemilukada pada 2009. Untuk jumlah pastinya, saat ini KPUD masih menunggu data dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.

Perkiraan jumlah TPS diambil dengan asumsi, satu TPS digunakan 550 pemilih. Apabila jumlah total pemilih 1,7 juta sampai 1,9 juta jiwa, maka jumlah TPS diperkirakan mencapai 3.400. KPUD Bekasi akan menggunakan kotak suara sisa Pemilu 2009. Apabil akurang akan ditambah dari dana Pemilukada 2012. Hendi berharap pencairan dana Pemilukada, memperlancar tahapan pesta rakyat ini. "Tentunya kami berharap Pemilukada bisa berlangsung aman dan kondusif. Tidak ada lagi pelanggaran yang tidak perlu," kata Hendi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika