REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Ratusan kepala keluarga orang rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi tidak memiliki kartu tanda penduduk.
"Kami jarang sekali didata baik itu untuk program kependudukan maupun kesehatan. Lebih dari 600 kepala keluarga masyarakat rimba tidak ada yang memiliki kartu penduduk," ujar Tumenggung Ngamal, salah satu kepala suku kelompok orang rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Kabupaten Batanghari di Jambi, Kamis.
Ngamal mengakui, kondisi orang rimba di Jambi masih termarjinalkan dibanding masyarakat lain pada umumnya. Hanya saja, sering dimanfaatkan oleh beberapa kelompok atau oknum yang ingin mendapatkan keuntungan.
"Namun di saat ada pemilihan kepala daerah, sesekali waktu kami didata dan sebagian ada yang bisa ikut memilih. Bahkan sebelumnya jarang yang memiliki kartu tanda penduduk," jelasnya.
Menurut dia, pelayanan pemerintah terhadap orang rimba juga dinilai masih sangat kurang. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan.
"Jangankan mendapat pengobatan dari dokter yang datang ke perkampungan orang rimba. Untuk berobat ke Puskesmas saja kami kesulitan," ujarnya.
Sementara itu, fasilitator Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi, Justisia Abdi mengatakan, KKI Warsi sebagai salah satu pemerhati lingkungan dan orang rimba di Jambi berharap ada program khusus bagi pelayanan sosial di masyarakat rimba.
Tidak hanya itu, Abdi juga berharap, stigma di masyarakat umum akan keberadaan orang rimba juga bisa dihilangkan.
"Kami berharap pemerintah bisa melihat itu, stigma akan masyarakat rimba sebagai suku terasing, kumuh, kotor dan tinggal dihutan coba dihilangkan. Pola hidup saja yang berbeda dengan masyarakat umum, pada dasarnya mereka bisa berinteraksi dan berhak mendapatkan pelayanan pemerintah seperti warga lain pada umumnya," katanya.
Ia menyebutkan, beberapa orang rimba yang menempati kawasan TNBD mengidap beberapa penyakit selama beberapa tahun terakhir dan belum mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Bahkan ada beberapa anak anak yang mengidap kurang gizi, tingkat kematian ibu dan bayi juga cukup tinggi. Ini perlu disikapi oleh pemerintah," katanya.
Kawasan TNBD berada di dua kabupaten yakni Sarolangun dan Batanghari dengan memiliki luas sekitar 60.500 hektare. Berdasarkan data KKI Warsi Jambi, kawasan itu kini didiami sekurangnya 1.689 jiwa orang rimba. Kawasan itu mengalami kerusakan mencapai lebih dari 12 ribu hektare, terutama di kawasan penyangganya akibat pemberian izin perkebunan hutan tanaman industri, kelapa sawit dan program transmigrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika