Rabu 16 May 2012 03:09 WIB

Ini Dia Permintaan Khusus Jokowi untuk PNS

Wali Kota Solo, Joko Widodo. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dikabarkan sepakat untuk mengusung politisi yang akrab disapa Jokowi itu dalam Pemilukada DKI Jakarta sebagai Calon Gubernur DKI.
Wali Kota Solo, Joko Widodo. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dikabarkan sepakat untuk mengusung politisi yang akrab disapa Jokowi itu dalam Pemilukada DKI Jakarta sebagai Calon Gubernur DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO---Pegawai negeri sipil (PNS) harus pegang teguh rahasia negara dan jangan sembarangan mengeluarkan data yang sifatnya masih rahasia dan bukan untuk kepentingan konsumsi umum. Hal ini harus diingat-ingat semuanya.

Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya pernah ditawari data satu bendel yang sifatnya masih rahasia, pada acara Rapat Kerja Dewan Pengurus Korpri Pemkot Surakarta, di Balai Tawangarum, Balaikota Surakarta, Selasa.

"Kebocoran itu jelas tidak mungkin kalau dalam internal tidak main. Untuk itu saya pesan agar semuanya berhati-hati dalam mengeluarkan data-data yang sifatnya masih menjadi rahasia negara. Ya kalau semua dibuka nanti negara ini akan menjadi tidak baik," katanya.

Menyinggung mengenai adanya suara-suara yang kurang mengenakkan pada PNS, sebenarnya itu tidak tepat. "Saya kira semua PNS di sini sudah bekerja dan memberikan pelayanan masyarakat secara maksimal. Ya kalau sampai ada suara seperti tersebut sebenarnya itu masalah manajemennya dan ini yang harus bertanggung jawab pemimpinnya".

"Saya pernah melakukan survei mengenai masalah pelayanan PNS kepada masyarakat dan jawaban yang masuk itu sebagian besar mengenai pelayanan PNS kepada masyarakat jawabannya puas dan sangat puas. Untuk itu kalau sampai masyarakat yang mengatakan PNS bekerja kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu kurang tepat," katanya.

Ia mengatakan Korpri di Pemkot Surakarta itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, apabila ini diperdayakan akan sangat bagus sekali dalam menunjang perekonomian kota. "Bayangkan saja Pemkot Surakarta setiap bulan mengeluarkan dana Rp 30 miliar untuk membayar gaji PNS yang menjadi anggota Korpri, tetapi ini semua belum diperdayakan secara maksimal," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement