REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak memasuki era reformasi 14 tahun silam, hingga sekarang pemberantasan korupsi di Indonesia yang merupakan salah satu agenda reformasi masih belum bisa dilakukan dengan baik. Ironisnya, beberapa tokoh dan aktivis reformasi 98 yang dulu lantang menyuarakan pemberantasan korupsi, justru sekarang menjadi bagian dari korupsi setelah mereka masuk dalam lingkaran kekuasaan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas angkat bicara soal masih maraknya perilaku korupsi di Indonesia pascareformasi. Menurut peraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum itu, korupsi terjadi peran keluarga tidak berjalan efektif untuk mencegah lahirnya para koruptor.
"Keluarga tidak difungsikan sebagai main resources untuk mendidik calon pemimpin yang berintegritas, yang diikuti pola didik hidup amanah, sederhana dan saling kontrol," kata Busyro saat berbincang dengan Republika via telepon, Senin (14/5) pagi.
Busyro menambahkan, kondisi itu diperparah oleh sistem budaya korupsi selama era orde baru. Birokrasi era reformasi ini, ditokohi sebagian pewaris Orba. Menjadi parah karena sebagaian tokoh reformasi yang aktif di partai politik mengalami deviasi (penyimpangan) moral.
"Setelah berkuasa, berubah drastis menjadi koruptor walaupun sebagian belum terbukti," sebut mantan ketua Komisi Yudisial (KY) itu.
Lebih lanjut pria 59 tahun itu mengatakan, keluarga mereka tidak saling mengawasi bahkan cenderung bersikap oligarki. Mereka secara bersama-sama mengurus partai politik dan kekuasaan dalam suasana kelompok atau golongan dan diiringi sikap pragmatis.
Menurut Busyro, sudah seharusnya mereka mengoreksi diri sendiri. Sebelum, mereka dikoreksi total oleh rakyat yang bisa muncul secara tidak terduga sebagai gelombang besar perlawanan semesta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika