REPUBLIKA.CO.ID, PALU - Sebanyak 243 unit kendaraan dinas berupa sepeda motor milik Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, tidak diketahui keberadaannya hingga kini alias raib.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Poso, Jumat, menyebutkan nilai dari kendaraan dinas tersebut mencapai Rp 7,3 miliar.

"Kemungkinan kehilangan aset ini terkait dengan keadaan Poso 10 tahun lalu saat terjadi konflik. Kejadian itu di luar kendali manusia," kata Ketua BPK Perwakilan Sulawesi Tengah Sumardi, di Palu, Jumat (11/5).

Sumardi mengatakan, selain tidak diketahui keberadaannya juga terdapat 66 unit kendaraan bermotor senilai Rp1,49 miliar masih dikuasai pihak lain seperti mantan pejabat yang sudah pensiun di daerah itu.

Sumardi mengatakan, berdasarkan temuan tersebut sehingga menyebabkan laporan keuangan Kabupaten Poso pada 2011 masih dalam opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).

Penilaian tersebut masih sama dengan kondisi tahun sebelumnya, namun sudah banyak mengalami kemajuan dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Perbaikan tersebut antara lain memperbaiki sistem pembukuan dan pencatatan terhadap transaksi dan menata aset daerah. Hanya saja upaya tersebut belum maksimal.

Menurut Sumardi, pemerintah Kabupaten Poso masih perlu melakukan pembenahan kembali atas laporan keuangannya karena laporan tahun belum bisa diyakini kewajaran penyajiannya terutama penyajian asetnya.

Selain kendaraan dinas, BPK juga menilai terdapat Rp 421,87 miliar aset pemerintah daerah setempat yang belum selesai diinventarisasi dan validasi dokumen dengan keterangan yang jelas. Aset tersebut tersebar di 21 instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Total aset yang disajikan Pemerintah Kabupaten Poso pada neraca keuangan 2011 sebesar Rp 1,58 triliun atau naik Rp 159 miliar dibanding neraca tahun 2010 sebesar Rp 1,42 triliun. Sumardi mengatakan, kenaikan aset tersebut meliputi aset lancar, investasi jangka panjang dan kenaikan aset tetap.

Menurut Sumardi, dalam laporan realisasi anggaran tahun 2011, pemerintah Kabupaten Poso melaporkan realisasi pendapatannya sebanyak Rp 695,42 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 25,31 persen dibanding pendapatan tahun 2010 sebanyak Rp 554,96 miliar. Sementara itu realisasi belanja pada 2011 sebanyak Rp 669,53 miliar sehingga mengalami surplus sebanyak Rp 25,89 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika