REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM) Gerakan Non-Blok (GNB) di Sharm El Sheilh, Mesir, Rabu, mengajukan tiga langkah pragmatis mengenai upaya kemerdekaan Palestina.
Di hadapan para Menlu dari 120 negara anggota GNB, Menlu Marty yang didampingi Duta Besar RI untuk Mesir, Nurfaizi Suwandi, menjelaskan tiga langkah pragmatis tersebut dalam upaya mencari penyelesaian yang adil dan konprehensif bagi Palestina.
Langkah pertama, kata Marty, GNB harus terus mencari jalan untuk masuknya Palestina menjadi anggota PBB. Menurut Marty, tahun lalu di Bali, Komisi Palestina di GNB telah membuat keputusan bersejarah dengan menyetujui sebuah peta jalan untuk memperluas pengakuan terhadap Palestina.
"Sejak itu, cukup banyak negara yang telah mengakui status kenegaraan Palestina, dan kemudian Palestina berhasil untuk menjadi anggota UNESCO," katanya.
Ia menekankan, GNB harus mulai berbuat sesuatu berdasarkan keberhasilan-keberhasilan tersebut dengan menciptakan momentum permanen menuju diterimanya Palestina menjadi anggota PBB.
"Negara-negara anggota Komisi Palestina di GNB harus dapat menjaga momentum yang ada saat ini dengan memasukkan isu tersebut ke dalam agenda pertemuan bilateral mereka pada sesi Sidang Umum PBB ke-67 tahun ini," ujarnya.
Disebutkan, organisasi-organisasi internasional, yang telah diidentifikasi oleh Otoritas Palestina, dan dengan dukungan anggota GNB dan negara lainnya, dapat didorong untuk mengikuti contoh UNESCO.
Kedua, lanjut Marty, tindakan-tindakan ilegal oleh Israel, termasuk pembangunan pemukiman di tanah Palestina, harus dihentikan. "Tindakan ilegal tersebut telah menjadi batu sandungan bagi pencapaian hak-hak dasar rakyat Palestina," ujarnya.
Kendati adanya tindakan ilegal Israel, menurut Marty, upaya-upaya diplomatik harus tetap dilakukan setiap saat untuk mengingatkan dunia bahwa rakyat Palestina mengalami ketidakadilan yang merajalela.
Ketiga, GNB harus tetap menjalankan upaya membantu Palestina untuk membangun kapasitasnya demi pencapaian tata pemerintahan yang efektif, kata Marty. "Seiring dengan persiapan Palestina untuk menyandang status kenegaraan, maka pembangunan negara dan penguatan institusi nasionalnya menjadi sangat penting," katanya.
Marty lebih lanjut menjelaskan, sejak diadopsinya resolusi Sidang Majelis Umum PBB 65/16, para pemimpin Palestina telah bekerja keras untuk menciptakan struktur-struktur untuk mengantisipasi berdirinya Negara Palestina.
"Kita harus mendukung Palestina dalam mencapai tujuan tersebut melalui kemitraan bersama. Komisi harus merancang modalitas yang praktis yang dapat meningkatkan dukungan internasional terhadap pembangunan kapasitas di Palestina," paparnya.
Menyangkut Indonesia, Marty mengemukakan bahwa pemerintah sedang melaksanakan program pembangunan kapasitas untuk melatih 1.000 warga Palestina dalam berbagai bidang.
"Kami juga membuka kesempatan bagi negara-negara anggota GNB lainnya untuk terlibat dalam program ini dan program pembangunan kapasitas lainnya bagi rakyat Palestina," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika