Senin 07 May 2012 09:52 WIB

Tanpa Subsidi Pemerintah, Bus Trans Bandarlampung Jadi Contoh

Sopir mengemudikan Bus TransJakarta di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jum'at (2/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)
Sopir mengemudikan Bus TransJakarta di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jum'at (2/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Bus Trans Bandarlampung sebagai terobosan Program Bus Rapid Transit dari Pemerintah Kota Bandarlampung, diharapkan menjadi percontohan nasional pelayanan angkutan massal yang murah, aman, dan nyaman tanpa subsidi pemerintah.

Pengamat transportasi yang juga tenaga ahli wali kota Bandarlampung bidang transportasi dan pembangunan kota, Ilham Malik AG, di Bandarlampung, Senin, mengatakan Program BRT itu dinilai sudah bagus dalam konsepnya, sehingga perlu terus dijaga agar pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan semula.

Pelaksanannya tentu tergantung kebijakan Pemkot Bandarlampung, dan kontrol serta masukan semua pihak yang peduli dengan peningkatan pelayanan publik itu, kata dosen Universitas Bandarlampung (UBL) itu pula.

Dia juga menilai, saat ini jajaran Pemkot Bandarlampung mulai paham soal pengembangan BRT tersebut.

"Mudah-mudahan ini akan membawa dampak yang baik bagi kemajuan transportasi kota di Bandarlampung," ujar dia lagi.

Ilham mengemukakan bahwa sampai hari ini, Pemkot Bandarlampung tidak mengeluarkan biaya subsidi serupiah pun dalam pelaksanaan Program BRT itu. Padahal Program BRT sudah mengoperasikan Bus Trans Bandarlampung pada tujuh koridor trayek angkutan dalam kota, dengan mengoperasikan sebanyak 130-an bus.

"Nanti akan ada 250 unit Bus Trans Bandarlampung yang beroperasi keseluruhannya, saat program ini benar-benar berjalan," ujar dia pula.

Ilham membandingkan pelaksanaan BRT di Bandarlampung itu, dengan program serupa di Jakarta yang sudah mengeluarkan dana subsidi pemerintah mencapai triliunan rupiah. Begitupula program transportasi massal serupa di Yogyakarta yang telah mengeluarkan dana subsidi mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, dan subsidi besar pula untuk program serupa di daerah-daerah lainnya.

Karena itu, agar Pemkot Bandarlampung tidak mensubsidi melalui APBD dalam jumlah besar, dibuat skema baru yang berbeda dengan program serupa di daerah lain, kata dia.

Diharapkan, Program BRT tanpa subsidi pemerintah ini, bila berhasil dapat menjadi contoh nasional, ujar Ilham lagi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement