REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG - Peredaran video porno di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diakui DPRD setempat masih sulit diberantas. Luas wilayah dan banyak terdapat pelabuhan gelap sebagai jalur masuknya video porno di daerah itu menjadi alasan utamanya.
"Wilayah Bangka Belitung yang dikelilingi lautan akan sangat berpotensi banyak bermunculan pelabuhan-pelabuhan kecil di setiap jalur pantai untuk keluar masuknya barang haram di setiap daerah," kata Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Irianto Tahor di Pangkalpinang, Kamis.
Menurut dia, pihak kepolisian harus bekerja lebih ekstra dalam menangani kasus tersebut karena penyebaran video haram tersebut sangat tidak baik untuk perkembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah itu.
Kendala yang dihadapi di lapangan jumlah aparat keamanan tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah sehingga aparat tidak bisa memantau seluruh wilayah Pangkalpinang.
Kedepannya permasalahan video haram ini harus mendapatkan penanganan yang lebih serius untuk bisa menciptakan Pangkalpinang terbebas dari peredaran video porno.
"Melihat kemajuan teknologi seperti sekarang ini, masyarakat semakin dimanjakan dengan teknologi, misalnya handpone (HP) akan memudahkan setiap orang dimanapun mereka berada sudah bisa menikmati video tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat yang terlalu sering menikmati video tersebut pikirannya akan diracuni dan berkeinginan untuk mempraktekkan secara langsung. Kondisi ini akan sering mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal seperti pemerkosaan, atau tindak kekerasan lainnya.
"Memang untuk menertibkan peredaran video haram tersebut tidak semudak membalikkan telapak tangan, akan tetapi selama kita ada niat untuk memberantasnya pasti bisa dengan cara bertahap," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika