REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN---Seratusan pelajar yang tergabung dalam Poros Pelajar Islam Sumatera Utara berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi di Medan, dengan menggunakan seragam sekolah.
Kalangan pelajar yang menyoroti penyelenggaraan pendidikan di Tanah Air itu terdiri atas Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Alwashliyah, dan Pelajar Islam Indonesia.
Secara bergantian, perwakilan organisasi pelajar itu menyampaikan berbagai aspirasi seperti konsistensi kurikulum, realisasi anggaran 20 persen untuk pendidikan, efektivitas ujian nasional (UN), serta keberadaan geng motor yang pelakunya kebanyakan dari kalangan pelajar.
Dari aspek kurikulum, kebijakan yang ditetapkan pemerintah dinilai belum berhasil membantu pelajar menjadi cerdas dan manusia yang memiliki kombinasi ilmu pengetahuan dan iman dan takwa.
Kalangan pelajar itu juga mengaku bingung dengan kurikulum yang diberlakukan karena selalu mengalami perubahan dan terkesan hanya proses uji coba.
Dari aspek anggaran, selain belum seluruhnya memenuhi ketentuan 20 persen, pemanfaatanya juga dinilai kurang tepat sasaran.
Kondisi itu terlihat masih banyaknya gedung-gedung sekolah yang tidak layak menjadi tempat aktivitas pendidikan, terutama di daerah pedalaman.
Demikian juga dengan penyelenggaraan UN yang dinilai tidak memajukan dunia pendidikan karena dianggap sebagai satu-satunya standar kelulusan.
Seratusan pelajar tersebut menyatakan penolakan terhadap UN sebelum adanya penyamarataan infrastruktur, fasilitas, dan tenaga pengajar yang berkualitas antara sekolah di perkotaan dan kawasan pedalaman.
Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Muhammad Nuh yang menerima unjuk rasa pelajar tersebut mengakui jika jumlah anggaran pendidikan di tanah air belum seimbang.
Pihaknya akan terus mendorong Pemprov, pemkab, dan pemkot di Sumut untuk merealisasikan anggaran 20 persen tersebut, termasuk ketepatan sasaran dalam penggunaannya. "Anggaran 20 persen untuk pendidikan harus direalisasikan karena amanat UU," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Muhammad Nuh juga mengakui penyelenggaraan UN di tanah air belum sempurna karena masih adanya soal ujian yang bocor dan praktik mencontek ketika ujian berlangsung.
Selain itu, politisi PKS tersebut juga menyampaikan ketidaksepakatannya terhadap UN yang dijadikan sebagai satu-satunya alat ukur kelulusan siswa. "Kami meminta agar UN menjadi salah satu variabel saja," katanya.
Usai dialog tersebut, seratusan pelajar yang menggunakan seragam sekolah tersebut melanjutkan unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika