REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meskipun telah memberikan ancang-ancang untuk melakukan pembatasan, namun pemerintah tak kunjung memastikan waktu pelaksanaan rencana tersebut. Namun pemerintah berharap, pembahasan tentang opsi pembatasan bisa diselesaikan pada bulan Mei.
“Ya nanti bulan Mei ini kan kita harapkan rampung. Tapi saya tidak ingin berspekulasi tanggal berapannya,” kata Menteri Perekonomian, Hatta Radjasa, Kamis (26/4). Menurutnya, pemerintah telah belajar dari kesalahaan saat mengungkapkan wacana kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
“Kita sudah belajar, betapa besar energi kita habis pada waktu itu. Jangan sampai kita bicara pengendalian itu rame lagi. Sekarang banyak orang yang akan menolak pengendalian. Ini naik tidak boleh, pengendalian tidak boleh. Ya terus bagaimana APBN kita?” katanya.
Menurutnya, bila pemerintah bisa merampungkan strategi pembatasan pada Mei mendatang, mekanisme tidak langsung dijalankan. “Kecuali bagi kendaraan yang di bawah pemerintah, BUMN, dan BUMD. Mereka harus langsung berhemat. Sedangkan untuk ke publik harus lebih hati-hati,” katanya.
Menteri ESDM, Jero Wacik menyatakan, ada beberapa opsi pembatasan yang telah diputuskan. Terutama untuk mobil pemerintah selanjutnya tidak boleh menggunakan premium. “Semua harus pertamax, tapi tetap dimulainya Jabodetabek yang sudah ada persediaan pertamax. Di daerah yang belum ada pertamaxnya tidak bisa dipaksakan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika