REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu hasil survei Women Research Institute (WRI) menyimpulkan, anggota DPR dari kaum perempuan belum memberikan kontribusi maksimal pada pembuatan kebijakan di DPR. Tingkat aktivitas penyampaian pendapat dari perempuan di parlemen juga terbilang rendah.

"Pada rapat-rapat di komisi maupun di alat kelengkapan dewan, anggota DPR RI, kaum perempuan masih sungkan melakukan interupsi untuk menyampaikan pandangannya," kata salah seorang peneliti dari WRI, Rahayuningtyas ketika mempresentasikan hasil survei WRI pada seminar "Perempuan dan Pembuatan Kebijakan di DPR RI", di Jakarta, Kamis (26/4).

Survei itu dilakukan terhadap 160 responden, yakni anggota Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) serta anggota Komisi II dan Komisi VIII DPR RI, pada periode 12 Maret hingga 20 April 2012. Pada periode tersebut dari 160 kuisioner yang disebarkan kepada responden yang menjawab seluruh pertanyaan dan mengembalikan kuisioner sebanyak 36 responden (22,5 persen).

Rahayuningtyas menjelaskan, dari hasil survei tersebut perempuan anggota DPR RI cukup rajin menghadiri rapat-rapat, baik rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat pada alat kelengkapan dewan lainnya. Namun tingkat keaktifan untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi dari perempuan anggota DPR, kata dia, masih rendah yakni baru 20 persen yang aktif.

Perempuan anggota DPR yang terlibat pada proses lobi-lobi antarfraksi, menurut dia, juga masih rendah yakni 22 persen. Kendala yang dihadapi perempuan anggota DPR, antara lain karena masih ada yang merasa kurang percaya diri dan merasa kurang menguasai persoalan pada komisi yang ditempatinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika