REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah tak miliki pilihan lain kecuali melakukan pembatasan BBM agar anggaran Indonesia bisa diselamatkan. Wakil ketua umum kadin bidang kebijakan moneter, fiskal, dan publik, Haryadi B Sukamdani, mengungkapkan skenario penyelamatan BBM dengan kenaikan harga tak mungkin lagi dilakukan.

"Kenaikan enggak mungkin, soalnya musti ke DPR. Pembatasan itu yang paling rasional, soalnya sudah jadi domain mereka," ujar dia saat dihubungi, Rabu (25/4).

Haryadi mengatakan pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas terhadap wacana pembatasan BBM. Tidak boleh ada tarik ulur. Menurut dia, pemerintah memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan tentang kebutuhan BBM dan jumlah konsumsi setiap harinya. Pemerintah juga selalu memantau harga minyak dunia yang terus berkembang.

Dari data itu, pemerintah tahu persis kapandari waktu ke waktu kuota BBM akan bersubsidi habis dikonsumsi masyarakat. "Kalau dirasa sudah berlebihan ya mau nggak mau harus dilakukan penghematan," katanya.

Haryadi mengungkapkan pemerintah seharusnya berani mengambil langkah yang tidak populis untuk menyelamatkan anggaran. Masyarakat, kata dia hanya perlu dilakukan pendekatan secara psikologis tentang urgensi penyelamatan anggaran.

"Pasti ada pro kontra, masyarakat memang belum melihat kesungguhan pemerintah melakukan penyelamatan anggaran," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika