REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menuding, adanya dugaan pencurian organ TKI merupakan bukti lambatnya respons pemerintah. ''Penanganan pemerintah soal TKI sering tergagap-gagap, lambat, dan baru terjadi hiruk pikuk ketika sudah terjadi,'' katanya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/4).

Jika kemudian ada korban, tambahnya, rakyat yang ditekan. Sementara pemerintah tak melakukan tindakan politik yang diperlukan untuk memberikan bantuan. 

Padahal, pemerintah apa pun alasannya harus memberikan perlindungan kepada para TKI. Apalagi, selama ini para pekerja itu kerap ditekan untuk memberikan sumbangan bagi devisa negara. Namun, terkait perlindungan hukum tak ada perlindungan yang diberikan negara. 

Menurut dia, banyaknya pelecehan terhadap TKI juga karena adanya ketidakadilan. Pasalnya, Indonesia telah meratifikasi semua undang-undang soal perburuhan. Di lain pihak, Malaysia belum melakukan apa pun. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika