REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono menilai desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah masih tumpang tindih serta "tabrakan" antara keputusan pusat dan daerah sehingga perlu ada perbaikan secepatnya oleh semua pihak.
"Kalau mau jujur masih banyak hal yang belum pas antara pengelolaan di pusat dan daerah dan kita harus jujur untuk mengakui hal itu," kata Wapres Boediono saat memberikan pengarahan dalam Peringatan Hari Otonomi daerah XVI 2012 di Jakarta, Rabu (25/4).
Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Riset dan Teknologi Gusti M Hatta, serta sejumlah gubernur, wakil gubernur serta bupati.
Wapres mengatakan sumber penyebab masih tumpang tindihnya desentralisasi pelaksanaan otda antara lain belum dijabarkannya secara cermat dan rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban.
"Jadi menurut saya tugas kita bersama adalah menjabarkan lebih lanjut secara rinci kewenangan apa di pusat dan daerah serta kaitannya tanggung jawab secara jelas," kata Boediono.
Secara rinci Wapres mengatakan perlu ada penjabaran lebih rinci mengenai kewenangan yang mengatur publik, mengatur dana, mengatur pendidikan dan mengatur kesehatan serta mengatur personalia.
"Ini yang harus kita jabarkan sesuai tanggung jawab masing-masing agar lebih baik," tegasnya.
Wapres Boediono mengajak semua pihak agar dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dan secepatnya adanya tumpang tindih dan "tabrakan" antara kewenangan pusat dan daerah, sehingga di akhir masa jabatan bisa mewariskan yang lebih baik kepada pemegang estafet berikutnya.
"Kita selesaikan dalam waktu dekat masalah itu sehingga tidak ada lagi yang abu-abu soal desentralisasi pelaksanaan otda ini di akhir masa jabatan," kata Boediono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
