REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu menyarankan kepada pemerintah pusat agar anggaran pilkada kabupaten/kota ditanggung APBN. Soalnya, kata dia, selama ini menjadi beban yang cukup tinggi.

"Beban biaya pilkada cukup besar. Di Kabupaten Buol saja, yang hanya memiliki 89.000 pemilih menggunakan biaya Rp16 miliar," kata Amran Batalipu di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Palu, kemarin.

Amran mengatakan, besarnya biaya pilkada tersebut sudah termasuk biaya pengamanan dan pengawas. Masing-masing Komisi Pemilihan Umum Rp13 miliar, biaya pengamanan Rp2 miliar dan biaya pengawas Rp1 miliar. "Bagaimana kalau biaya ini ditanggung APBN. Berapapun besarnya biaya itu, nanti tergantung daerah yang mengaturnya," kata Amran.

Dia mengatakan, pemerintah daerah serba salah. Satu sisi ingin menekan biaya belanja namun di sisi lain, tuntutan dari pelaksana pilkada juga tidak bisa diabaikan. "Kalau biayanya ditekan, pelaksana pilkada ancam tidak mau melaksanakan. Jadi serba salah," katanya.

Sementara itu pilkada gubernur, Amran mengusulkan agar dipilih oleh DPRD, sehingga anggaran untuk pelaksanaan pilkada juga bisa diminimalisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Menurut rencana Pilkada Kabupaten Buol akan dilaksanakan 4 Juni 2012.

Ikuti Whatsapp Channel Republika