REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta meminta agar pemerintah daerah dan DPRD mengikutsertakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah yang menyentuh langsung dunia usaha.
"Kami menghendaki calon Gubernur DKI yang pro usaha dan bisnis serta memahami Jakarta sebagai kota jasa karena tidak mempunyai sumber daya alam," kata Ketua HIPPI DKI, Ketua Umum HIPPI DKI, Sarman Simanjorang kepada wartawan, Selasa (24/4).
Selama ini, lanjut Sarman, pihaknya kurang dilibatkan dalam penyusunan perda yang menyentuh langsung dunia usaha. "Padahal Perda itu pelaksananya di tingkat pengusaha," ujarnya.
Ke depan, lanjut Sarman, menghendaki calon gubernur memperhatikan pengusaha yang sejalan meningkatkan perekomian Ibukota. HIPPI DKI Jakarta hingga kini juga belum melakukan pertemuan dengan para calon yang akan maju pada Pilkada DKI tahun ini.
"HIPPI DKI kini sedang melakukan survei calon gubenur DKI harapan para pengusaha. Hasil survei segera akan diumumkan kepada publik," tuturnya.
Sarman menambahkan, HIPPI DKI juga berencana menggelar debat calon Wakil Gubernur. Menurutnya calon Wakil Gubernur DKI ke depan tidak boleh lagi ada yang mengundurkan diri seperti masa kepemimpinan duet Fauzi Bowo-Prijanto.