REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan pelatihan pendampingan penanggulangan korban trafficking dengan melibatkan International Organization For Migration dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Kita sangat menyambut baik dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini, mengingat semakin meningkatnya angka penjualan orang di kalimantan Barat. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat menekan angka tersebut dan semakin banyak masyarakat kita yang terbantu serta terhindar dari kasus perdagangan orang itu," kata Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya saat membuka kegiatan pelatihan itu di Pontianak, Senin malam.
Christiandy mengatakan, sebagai provinsi yang memiliki empat titik pintu masuk resmi menuju negara tetangga (Malaysia), jelas menjadi salah satu penyebab tingginya angka kasus trafficking.
Ia menambahkan, belum lagi pintu masuk ilegal yang ada di lima kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia menjadikan kasus tersebut rentan terjadi.
"Untuk itu diperlukan upaya intensif untuk menanggulanginya. Dan kita sangat bersyukur IOM dan Amerika bersama Pemerintah Indonesia cukup memperhatikan dan mau membantu Kalbar dalam menanggulangi hal itu," katanya.
Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Luly Altruiswati mengatakan, kasus perdagangan orang yang terjadi saat ini sudah menjadi masalah global yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga negara lain.
"Berdasarkan data dari Mabes Polri, angka kasus traficking di Indonesia tahun 2010 lalu mencapai 105 kasus dan meningkat pada tahun 2011 dengan jumlah 126 kasus, di mana dari angka tersebut 109 adalah perempuan. Meningkatnya angka tersebut jelas mengakibatkan kasus trafficking ini menjadi masalah serius yang harus diatasi oleh semua pihak," katanya.
Dia mengatakan, di Kalimantan Barat sendiri masih segelintir kasus yang berhasil ditangani pihak kepolisian, sedangkan dibalik itu masih banyak kasus yang terjadi.
"Secara nasional terdapat 3.500 korban perdagangan manusia, dari jumlah tersebut, yang mau mengajukannya hingga ke proses hukum kurang dari 10 persen atau 100 sampai 200 orang saja. Tetapi, dari jumlah korban yang mengajukan proses hukum, sebanyak 50 persen merasa terintimidasi sehingga penegakan hukum tak berjalan," katanya.
Untuk itu, pelatihan yang akan dilaksanakan selama dua hari diarahkan agar pihak terkait tidak hanya menangani proses pemulihan, tetapi mendorong korban melapor dan berani memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
Sementara itu, Kepala Misi International Organization for Migration, Denis Nihill menyatakan, dari data IOM disebutkan, hingga tahun 2011 terdapat 722 korban kasus trafficking. Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi seperti kerja paksa seksual dan eksploitasi seks, pembantu rumah tangga, penari dan penghibur, pengantin pesanan, pekerja anak, dan penjualan bayi.
"Berdasarkan data kita juga, Kalbar nomor dua setelah Jawa Barat. Nomor tiga dari Jawa Timur," tuturnya.
Menurut Denis, mayoritas korban berjenis kelamin perempuan dan di bawah umur. Kondisi di Kalbar itu harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.
Di tempat yang sama, Staf Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Craig Hall menyatakan pihaknya juga menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu pusat perhatian dalam penanganan kasus trafficking. Pasalnya, dari berbagai kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, sebagian besar masuk dan keluar melalui Kalimantan Barat.
"Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita, makanya kita akan berupaya untuk membantu Indonesia dalam menanggulangi kasus perdagangan orang, terutama yang terjadi di daerah perbatasan Kalbar dan Malaysia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika