REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat energi Pri Agung menilai pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru dalam menetapkan aturan pembatasan BBM bersubsidi.
"Jangan jadi sekedarnya saja," katanya saat dihubungi Republika Senin (23/4).
Untuk penggunaan sticker sebagai alat pembatasan misalnya, ia mengaku tidak akan efektif. Apalagi, stciker paling mudah dipalsukan.
"Lebih baik menggunakan pelat nomor dengan warna tertentu," katanya lagi.
Pelat nomor berwarna ini bisa secara resmi dikeluarkan kepolisian untuk mengatur siapa yang berhak menggunakan BBM bersubsidi.
Dijelaskannya, yang ingin tetap mengkonsumsi BBM bersubsidi bisa mengurus plat nomornya ke kepolisian. Sementara yang tidak boleh mengkonsumsi dilarang mengganti plat nomornya dengan plat nomor berwarna.
"Selain itu, pembagian jalur subsidi dan non subsidi di SPBU juga bisa dilakukan dengan tanda atau tulisan jelas," katanya.
Ia mensinyalir kecurangan bisa diminimalisir dengan cara ini.