REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI - Badan Narkotika Kota (BNK) Bekasi, Jawa Barat, melakukan pembatasan tes urine bagi pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah daerah itu karena kendala minimnya dana operasional.
"Alokasi dana yang tersedia tahun 2012 ini hanya dapat dilakukan tes pada 300 orang. Pelaksanaannya pun hanya satu termin dalam setahun yang dijadwalkan pada triwulan ketiga," kata Ketua Harian BNK Bekasi, Aceng Solahudin, di Bekasi, Rabu (18/4).
Menurut dia, alokasi anggaran untuk kegiatan itu hanya Rp75 juta. Jumlah itu dirasakan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan peralatan medis yang akan digunakan selama proses pemeriksaan.
"Kami juga ingin dapat mengetes sebanyak mungkin pegawai untuk mengetahui apakah yang bersangkutan terlibat penyalahgunaan anrkoba atau tidak. Namun karena dana terbatas, tes dilakukan bergiliran," kata Aceng.
Tahun 2011, kata dia, baru sebanyak 150 pegawai yang mendapat giliran. Selain itu, 150 awak angkutan juga di tes urinenya menjelang musim mudik Lebaran. "Semua hasilnya negatif dan tidak terdeteksi adanya pengguna narkoba," katanya.
Menurut dia, tes urine terhadap sejumlah pegawai negeri sipil penting dilakukan guna menjaga citra pemerintah di mata masyarakatnya. Pada Desember 2010, kata dia, masyarakat di Kota Bekasi dikejutkan oleh peristiwa penangkapan 12 pejabat setempat yang disinyalir terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di salah satu hotel ternama di Jakarta.
"Namun setelah dilakukan tes ternyata mereka negatif. Kita ingin peristiwa serupa tidak terulang kembali," katanya.
Meskipun alokasi anggaran yang dimiliki relatif minim, kata dia, namun pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk memaksimalkan kegiatan di lapangan.
"Kami coba mengakalinya dengan lebih menggiatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi. Satuan Petugas Antinarkoba pun dibentuk hingga tingkat RT supaya dapat mendeteksi dini adanya penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungannya," demikian Aceng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika