REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Aceh meminta dukungan jajaran TNI-Polri dalam upaya menangani berbagai persoalan yang menimpa anak-anak di daerah tersebut. Bantuan dimintakan mereka karena banyak kasus perdagangan (trafficking) anak di sana.
"Kami minta dukungan dari aparat keamanan dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi anak Aceh seperti adanya kasus perdagangan anak," kata ketua KPAID Provinsi Aceh, Anwar, di Banda Aceh, kemarin. Dijelaskannya, KPAID bekerja ekstra dalam menangani berbagai kasus yang menimpa anak-anak, dan berharap KPAID yang baru dilantik melanjutkan tugas ini.
"Sejak KPAID Aceh dibekukan pada 2010 banyak persoalan yang menimpa anak-anak Aceh, saya secara sukarela terus bekerja untuk menangani berbagai permasalahan yang ada," katanya. Ada tujuh anggota komisioner KPID yang dilantik, yaitu Sarwoko (advokasi hukum), Yulismawati (dunia usaha), Illiza Sa'aduddin Djamal (tokoh wanita), Syahruddin (tokoh pemuda), Cut Afrida (aktivis LSM), Anwar (tokoh ulama), dan Syardan Jalil (pemerhati bidang sosial).
Sementara itu, Penjabat Gubernur, Tarmizi A Karim, mengatakan semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada anak. "Jika kita menjaga dan melindunginya, maka mereka akan memperlakukan hal yang sama dan sebaliknya. Anak adalah penerus masa depan dan mereka harus dijaga dan dilindungi," kata Tarmizi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
