REPUBLIKA.CO.ID, TEBET -- Maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor, membuat calon Gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid mempertanyakan kinerja pemerintah provinsi Jakarta dan Badan Intelijen Daerah (BINDA) dalam melindungi dan mengantisipasi gangguan keamanan bagi warga Jakarta.
"Kemana intelijen kita, sudah berkali-kali terjadi kejahatan geng motor, tidak ada laporan intelijen," ujar Nur Wahid, usai menyambangi pedagang di pasar raya Tebet Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (14/4).
Intelijen yang seharusnya mampu mendeteksi adanya potensi gangguan keamanan dianggapnya tidak serius bekerja. Dan itu menjadi salah satu penyebab gagalnya menciptakaan keamanan di Ibu Kota. Ia menjelaskan, setiap ada sekelompok orang yang berpotensi menimbulkan ketidakamanan bagi warga, semestinya potensi gangguan tersebut dapat dicegah jika intelijen bekerja dengan benar.
"Intel harus segera melaporkan ke 'user' nya, yaitu ke Gubernur, dan ke Polda. Tapi itu tidak berjalan," terang mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Nur Wahid juga mempertanyakan realisasi akan terbentuknya pos pengaduan masyarakat yang direncanakan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Ia menyatakan, upaya untuk membentuk pos pengaduan 911 tentu akan sangat membantu masyarakat. Akan tetapi seharusnya sudah dilakukan.
"Tidak ada kata terlambat, bagus untuk segera direalisasikan," ujarnya.
Selain itu, mantan Ketua MPR-RI 2004/2009 ini juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan disekitarnya. Karena, tanpa peran dari masyarakat gangguan keamanan yang kerap mengancam warga Jakarta, akan terus sulit teratasi.
"Melihat geng besar, kemudian melakukan penganiayaan, segera 'dong' telepon ke aparat," geram Nur Wahid.
Nur Wahid juga menegaskan kepada aparat kepolisian, untuk segera menindaklanjuti aksi kekerasan yang kerap terjadi di Jakarta serta menghimbau tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda untuk membantu menciptakan situasi yang kondusif di Ibu Kota.
"Gunakan hukum bagi siapapun yang melanggar, tapi kalau tidak (melanggar) jangan serta merta menggunakan hukum tersebut," tuntasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika