REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PDI Perjuangan berharap Partai Demokrat akan beralih sikap terkait metode konversi penghitungan suara menjadi kursi. Yaitu, dari kuota murni menjadi divisor Webster. Alasannya, keputusan metode konversi yang akan digunakan ada di tangan Demokrat.
"Yang menentukan sekarang ini tinggal Demokrat. Karena PKS, Golkar, PDIP, Webster dan yang lain kuota murni," kata politis senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/4).
Berdasarkan hasil lobi Sekretariat Gabungan (setgab) Selasa (10/4) malam, Demokrat akhirnya sepakat dengan usulan lima partai menengah untuk mengusung metode kuota murni. Padahal, sebelumnya partai penguasa itu mengusulkan penggunaan metode kuota versi Mahkamah Agung (MA).
Dengan begitu, ada enam fraksi yang mengusulkan metode kuota murni seperti yang digunakan pada pemilu 2004. Yaitu, empat anggota Setgab, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Serta dua fraksi non-koalisi, Gerindra dan Hanura.
Sementara itu, tiga fraksi lainnya masih menginginkan metode konversi divisor varian Webster yang dianggap lebih adil. Yaitu, Golkar, PDI Perjuangan, dan PKS.
Demokrat memang sudah menyatakan ikut kuota murni. Namun fraksi pendukung Webster masih mengajak agar Demokrat mau ikut bergabung. Pasalnya, Demokrat merupakan fraksi dengan suara terbanyak. Sehingga, sikapnya dipastikan akan menjadi penentu penggunaan metode konversi yang akan digunakan pada 2014 mendatang.
Terkait dengan itu, Pramono mengatakan, sidang paripurna pada Kamis (12/4) akan langsung melakukan voting untuk isu metode konversi suara jadi kursi. Apakah akan menggunakan kuota murni atau divisor Webster.
Ia pun meyakini sudah tidak ada lagi forum lobi. ''Mau tidak mau suka tidak suka harus mengambil keputusan. Kemarin disepakati dari pimpinan nanti saya yang memimpin, mudah-mudahan nanti lancar,'' kata Wakil Ketua DPR tersebut.
Tidak dibukanya forum lobi lantaran hal ini sudah tidak bisa dipertemukan lagi. Apalagi, masing-masing memberikan argumentasi yang beragam. "Nanti dalam rapat ini hanya akan masuk untuk menentukan voting. Apakah yang didukung itu Webster ataukah kuota murni," ujarnya.
Untuk tiga isu lainnya, kata dia, tidak akan ada pembahasan lagi. Karena sudah ada kesepakatan sembilan fraksi terkait hal itu. Yakni, ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 3,5 persen, sistem pemilu terbuka, dan alokasi kursi di dapil 3-10 untuk DPR serta 3-12 untuk DPRD.
Selain metode konversi, hal lain yang akan dibahas di paripurna yakni terkait penetapan PT secara berjenjang. Menurut Pramono, semua fraksi sudah sepakat untuk memberlakukan PT secara berjenjang.
Hanya saja, besaran PT di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum disepakati. "Kita belum sepakat soal besarannya. Tapi rentangnya mulai dari 3-5 sampai lima persen untuk dua tingkat wilayah itu," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika