REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan PM Inggris, David Cameron membahas sejumlah isu penting terkait dengan hubungan bilateral kedua negara. Presiden SBY mengatakan dalam pertemuan tersebut ada beberapa agenda penting.
"Kerja sama bidang perdagangan, investasi, pendidikan, demokrasi, dan climate change," katanya, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/4).
Ia mengatakan dari sektor perdagangan, sejak 2010-2011, terjadi peningkatan perdagangan kedua negara hingga 10 persen menjadi lebih dari Rp2,8 miliar. Ia mengharapkan kerja sama itu bisa memberikan manfaat yang riil.
Soal perubahan iklim pun sempat dibicarakan. Presiden SBY berterima kasih pada Inggris yang mendukung Indonesia untuk memelihara hutan tropis yang ada di tanah air. "Banyak proyek yang disponsori Inggris ini membuktikan bahwa kami punya kepedulian untuk climate change," katanya.
Pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam itu dikatakan berlangsung secara produktif dan berjalan baik. "Meski ada perbedaan cara pandang tetapi pada akhirnya kita sepakat untuk kebaikan seluruh warga dunia," katanya. Ia pun berharap dari pertemuan itu bisa saling menguntungkan kedua belah pihak.
Sementara itu, PM Inggris, David Cameron mengatakan Indonesia mempunyai peran besar di Asia Tenggara dengan percepatan pertumbuhan ekonominya. "Semua negara harus bertanya bagaimana bekerja sama dengan Indonesia," katanya.
Indonesia, lanjutnya, memiliki kekuatan khusus dan menunjukan keberhasilan tak hanya di kawasan Asia Tenggara tetapi juga dunia. Dalam pertemuan itu, kedua negara juga menandatangani tiga nota kesepahaman. Yakni joint communiqué on partnership in the Field of Education antara Kementerian Pendidikan kedua negara; signatur dokumen to mark the purchase of 11 airbus A330-300 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan perwakilan dari Airbus; dan signing of the memorandum antara PT Dirgantara Indonesia Persero and Airbus in the engagement of the manufacturing work as a tier 2 supplier to airbus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika