REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA —- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhammad, mengatakan, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat untuk membicarakan perkembangan politik terbaru, termasuk mengenai kemungkinan penggantian posisi menteri yang saat ini diisi oleh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu akan dibahas menyusul kesepakatan anggota koalisi yang mengatakan PKS menyalahi code of conduct dan harus mendapat sanksi.

‘’Kita mau rapat nanti malam, jam delapan (20.00 WIB). Membahas mengenai keadaan yang ada dan sikap. Pasti kita juga bahas itu (penggantian menteri PKS-red),’’ katanya kepada Republika, Ahad (8/4).

Rapat ini yang katanya akan menjadi penentu sikap Golkar terhadap berbagai isu yang dihadapi secretariat gabungan. Khususnya, sikap Golkar terkait masa depan PKS di koalisi dan kabinet.

Secara pribadi ia mengaku tidak ada alasan yang cukup bagi sekretariat gabungan (setgab) untuk memberhentikan PKS dan mengeluarkan kadernya dari susunan Kabinet Indonesia Bersatu II. Alasannya, kesalahan yang dilakukan PKS hingga saat ini dianggap tidak jelas. 

‘’PKS salahnya tidak jelas. Salahnya apa? Dia hanya bilang BBM jangan naik.  Saya sendiri bilang BBM jangan naik karena waktunya tidak tepat,’’ papar mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut.

Namun, lanjutnya, mengenai penggantian susunan kabinet merupakan sepenuhnya hak prerogatif presiden. Karenanya, tidak bisa dikaitkan dengan perdebatan politis terkait sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM.

Kalau memang akan melakukan penggantian menteri, lanjut dia, maka sebaiknya dilakukan berdasarkan performa dan profesionalisme. Tidak berdasarkan pertimbangan politik. Untuk penggantinya pun, lebih baik diutamakan profesional di bidang itu. 

‘’Kita tahu banyak menteri yang tidak bagus. Banyak yang kinerjanya kurang. Tapi bukan kita yang memberikan penilaian, bukan kita penentu kebijakan,’’ papar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika