REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan code of conduct atau kontrak kerja antar partai dalam koalisi sudah sangat jelas.
Menurut dia, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan PKS dalam koalisi. "Bagian mana yang tidak jelas. PKS sudah berkali-kali mencederai kontrak," kata dia, Sabtu (7/4).
Ruhut mengatakan, partai berlambang bulan sabit kembar itu sudah berkali-kali menyalahi kontrak kesepahaman yang ditandatangani enam partai koalisi pada 23 Mei 2011.
Perbedaan pendapat dalam koalisi menurutnya adalah sebuah kewajaran. Namun, ketika palu sudah diketuk dalam sebuah kesepakatan bersama, maka tidak semestinya ada pihak yang mbalelo. "Resikonya, ya dikeluarkan!" tandasnya.
Sebagai kader, lanjut dia, wajar kalau pada proses pembahasan suatu kebijakan, pihaknya mengedepankan kepentingan Partai Demokrat. Namun, ketika keputusan sudah ditetapkan dalam kerangka keputusan bersama, maka atribut kepartaian harus dilepas. "Ada batas kesabaran dalam Setgab," ujarnya.