REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melamar PKS untuk masuk menjadi anggota Setgab Partai Koalisi. Karena itu, SBY juga yang harus 'menceraikan' PKS dan bukan orang lain yang justru 'menceraikan' PKS.

PKS enggan mempercayai apa yang disampaikan Sekretaris Setgab, Syarif Hasan, soal berakhirnya kontrak PKS dengan koalisi parpol pendukung pemerintah. PKS ingin mendengar langsung keputusan pemutusan tersebut dari Presiden SBY dan bukan dari yang lainnya.

"Akadnya dengan SBY bukan dengan Setgab," jelas Ketua DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (4/3).

Selama ini, PKS bukan pula yang meminta masuk koalisi. PKS dilamar oleh SBY.

Aboe mengatakan Setgab muncul belakangan hari setelah ada persoalan dalam internal koalisi. Aboe mengibaratkan jika seorang anak dilamar seseorang kemudian dilanjutkan akad nikah, beberapa waktu kemudian pembantu mantu bilang mau mentalak anak tersebut.

"Apakah anda akan menanggapinya, kira-kira posisinya begitulah," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika