REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menegaskan sudah memberikan teguran kepada kepala daerah yang ikut demonstrasi menolak kenaikan BBM pada pekan lalu. "Sudah kasih teguran melalui gubernur," katanya saat ditemui, Selasa (3/4).

Ia menjelaskan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 dan PP Nomor 24, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Dirinya sudah mengingatkan gubernur supaya menegur bupati dan wali kota yang memimpin demontrasi secara langsung.

Bahkan, lanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menyampaikan hal itu. Pada umumnya semua gubernur mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari sistem negara kesatuan RI dalam pemerintahan, karena itu mereka loyal. "Tapi ada teman-teman kita yang masih belum mengerti itu," katanya mengutip SBY.

Presiden pun meminta hal tersebut disosialisasikan termasuk bagaimana berotonomi di Indonesia. Menurutnya, otonomi daerah di Indonesia tidak sama dengan berotonomi di negara federal. "Federal itu dibentuk daerah dulu, baru bersepakat apa urusan yang diserahkan ke pusat. Tapi kalau di negara kesatuan, pusat dibentuk dulu baru diserahkan ke daerah, apa yg akan dikerjakan daerah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika