REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Anggota Komisi II DPR, Abdul Malik Haramain menilai, tindakan Mendagri, Gamawan Fauzi yang akan memecat lima kepala daerah yang telah memiliki hukuman tetap di tingkat Mahkamah Agung (MA) sebagai hal yang tepat. Alasannya, sudah tidak memenuhi syarat sebagai kepala daerah.

‘’Di undang-undang Pemda itu kalau sudah vonis maka harus berhenti. Kalau tidak mau berhenti, maka dipecat. Tindakan mendagri sudah benar, kalau sudah terpidana harus berhenti,’’ kata dia ketika dihubungi Republika, Selasa (3/4).

Bahkan, lanjutnya, dalam RUU Pemilukada ia akan mengusulkan agar kepala daerah yang menjadi tersangka meskipun belum tentu bersalah maka harus non-aktif sementara. Orang tersebut baru bisa kembali aktif menjabat jika kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh penghadilan. Usulan ini bukan untuk mengeliminasi asas praduga tak bersalah, namun lebih kepada alasan efektivitas pemerintahan.

‘’Karena kebanyakan yang sudah tersangka itu jadi terdakwa, meskipun ada juga yang kemudian bebas. Makanya, saya bilang pertimbangannya tak hanya pertimbangan hukum. Tapi itu sangat mengganggu pemerintahan,’’ jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Bahkan, kata dia, PKB akan mengusulkan agar setiap orang yang memiliki status sebagai tersangka maka tidak bisa maju menjadi kepala daerah. Ini untuk memastikan bahwa seorang kepala daerah benar-benar memiliki legitimasi yang kuat. ‘’Masak tersangka jadi kepada daerah. Supaya lebih maju, PKB akan usulkan itu.’’

Saat ini, ada lima kepala daerah yang telah mendapatkan putusan hukum tetap di tingkat MA. Yakni Agusrin Najamuddin, Gubernur Bengkulu (nonaktif), divonis empat tahun penjara pada November 2011. Eep Hidayat, Bupati Subang (Jawa Barat) nonaktif, dihukum lima tahun penjara dalam sidang kasasi pada 22 Februari 2012.

Mochtar Muhammad, Wali Kota Bekasi (Jabar) nonaktif, di tingkat MA divonis enam tahun penjara pada 7 Maret 2012. Bupati Lampung Timur Satono dihukum 15 tahun majelis hakim agung, pekan lalu. Satono terbukti karena melakukan tindak pidana korupsi, dan Bupati Padang Lawas Sumut Basyrah Lubis (6 bulan).

Ikuti Whatsapp Channel Republika