REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Melibatkan peran masyarakat dalam memberikan ide dan gagasan kepada pemimpin haruslah dilakukan. Akan tetapi, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemimpin dalam setiap mengambil kebijakan. Apalagi yang terkait dengan pedagang kaki lima (PKL), agar bersedia untuk direlokasi kepasar yang disediakan.
"Saat ini, pemimpin sudah merasa lebih pintar, itu perlu dibenahi," ujar Wali Kota Surakarta Joko Widodo, saat dihubungi Republika, Senin (2/4) malam kemarin.
Jokowi mencontohkan, dalam merelokasi pedagang kaki lima (PKL) kerap terjadi keributan, bahkan sampai terjadi perkelahian dengan Satpol PP. "Saya membutuhkan 54 hari berturut-turut, berinteraksi untuk mengajak para PKL agar mau direlokasi dari Pasar Banjarsari ke Pasar Semanggi (di Surakarta-red)," cerita Jokowi, sapaan akrabnya.
Jokowi menceritakan, selama enam tahun kepemimpinannya, ia mengklaim telah berhasil melakukan pemugaran sebanyak 17, dari 34 pasar tradisional di Surakarta, yang hampir 30 tahun lamanya tidak pernah dilakukan pemugaran oleh Wali Kota sebelumnya. Menurutnya, itu dilakukan tidak lain dari wujud kepedulian terhadap peran strategis pedagang di pasar tradisional. Yang menurut mantan pengusaha ini-pun, pasar tradisional lebih menguntungkan, jika dibanding dengan keberadaan swalayan, supermarket, atau pusat perbelanjaan seperti 'mall', bahkan hotel sekalipun.
"Yang namanya pasar tradisional itu, adalah 'showroom-nya' (tempat-red) para nelayan, pengrajin, dan pedagang. Itu (pasar-red) adalah ekonomi riil dimasyarakat," ujar Jokowi. Untuk itu, ia menambahkan, sebagai basis ekonomi dimasyarakat, relokasi dan pemugaran pasar tradisional diperlukan. Dan harus lebih mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan agar mampu bertahan.
"Itu jauh lebih menguntungkan, dan tidak perlu melibatkan swasta," ungkapnya
Itu dibuktikan olehnya dengan meningkatnya Penghasilan Asli Daerah (PAD) Surakarta, dari sektor niaga dipasar tradisional yang nominalnya mencapai lebih dari 100 persen, dari Rp 7,8 miliar meningkat menjadi Rp 19,2 miliar ditahun 2011. "Jumlah itu tanpa menaikkan retribusi bagi pedagang pasar, yang besarnya hanya Rp 2500 untuk satu pedagang," terang Jokowi.
Bagi nominator Wali Kota Terbaik di Dunia 2012 versi 'The City Mayor Foundation' ini, pencapaian yang baik menurut masyarakat atas kinerjanya selama dua periode memimpin Surakarta, tidak salah jika diterapkan kembali di DKI Jakarta. "Yang baik menurut penilaian masyarakat, tentu tidak salah kalau diterapkan kembali," tuntas Jokowi, Calon Gubernur DKI Jakarta ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika