REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim bahwa pihaknya yang diminta SBY untuk berkoalisi. "Ingat ya, PKS itu bukan meminta, kita itu justru diawali dengan SBY meminta kita berkoalisi, waktu deklarasi pencalonan SBY-Boediono sempat mundur, karena menunggu PKS," terang anggota komisi hukum DPR, Indra, di Jakarta, Senin (2/4)

Indra menyakini bahwa PKS tidaklah melanggar kontrak dan PKS hanya ingin memperjuangkan aspirasi rakyat karena PKS besar karena rakyat.

"Coba buktikan klausul persetujuan dari suatu perjanjian mana yang kita langgar, klausul yang kita buat justru semangat bagaimana poin-poin itu, penegakkan hukum, mensejahterakan rakyat, dan komitmen menolak kenaikan harga BBM itu mensejahterakan rakyat," jelasnya.

Demokrat terus mendesak PKS keluar dari Koalisi karena dianggap sudah melanggar kontrak yang ditandatanganinya dengan SBY. Namun PKS sebaliknya, merasa tidak melanggar kontrak koalisi. Indra mengatakan, PKS dan beberapa mitra koalisi Setgab adalah keluarga. Adanya perbedaan pendapat merupakan hal biasa.

"Koalisi itu seperti keluarga, tidak selalu harus sama. Kontraknya dengan SBY bukan dengan Demokrat. Kontrak politik berdasarkan norma nilai hukum dan komitmen," katanya.

Menurutnya, kalau SBY ternyata memutuskan untuk mengeluarkan PKS, itu hak preogratif SBY selaku Ketua Koalisi. Dan PKS, kata Indra, nanti juga akan bersikap apakah keluar dari koalisi tergantung keputusan Majelis Syuro.

Ikuti Whatsapp Channel Republika