REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai tidak berperasaan karena mengabaikan masyarakat yang berdemonstrasi di depan istana dan tempat-tempat lainnya. Padahal, pendemo hanya ingin mendengarkan penjelasan pemerintah.

Pemerintahan SBY-Boediono dinilai telah gagal dalam melindungi demokrasi di Indonesia. Pemerintah tidak sama sekali memberikan ruang untuk masyarakat maupun mahasiswa berdialog dengan matang. Presiden SBY sebaiknya berdialog saja dengan mahasiswa.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, menilai SBY yang notabene sebagai kepala negara sekaligus pemimpin bangsa seharusnya cepat merespons hal-hal yang sangat sensitif. Apalagi jika hal tersebut justru akan memicu kericuhan besar.

"Banyak respons masyarakat soal rencana kenaikan harga BBM, tetapi tidak diberi ruang dialog yang cukup," tutur Haris di Jakarta, Ahad (1/4). Menurut dia, sebenarnya pemerintah telah paham bagaimana menyikapi hal tersebut. Membuka forum dialog dengan masyarakat maupun mahasiswa merupakan solusi jitu menyelesaikan polemik ini. Namun pemerintah tak melakukan hal tersebut.

"Harusnya dibuka besar-besar dialog itu, bisa jadi masyarakat akan benar-benar paham maksud pemerintah, sehingga tidak perlu aksi besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah," tandas Haris.

Tidak dibukanya ruang dialog mengakibatkan banyak masyarakat turun ke jalan menyuarakan aspirasinya, bahkan tidak sedikit yang bertindak brutal, hanya untuk membuat negara tidak tuli terhadap aspirasi mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika