Partai politik (Parpol) adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus (wikipedia). Sementara, dalam Islam istilah partai politik (Hizbun Siyasiy) berasal dari kata Hizb dan Siyasah.
Imam al-Qurthubiy dalam tafsirnya memaknai kata hizb dalam surat al-Maidah ayat 56, Al-Mukminun ayat 53, dan Mujadilah ayat 19, sebagai penolong, sahabat, kelompok (fariq), millah, kumpulan orang (rohth). Sementara itu, dalam kamus Al-Muhit disebutkan, “Sesungguhnya partai adalah sekelompok orang. Partai adalah seorang dengan pengikut dan pendukungnya yang punya satu pandangan dan satu nilai.’’
Siyasah/politik sendiri adalah melakukan sesuatu yang memberi mashlahat padanya (Lisanul Arab, Ibn Mandzur). Sehingga, definisi Parpol adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita dan tujuan yang sama dalam rangka mengurusi urusan rakyat (hizbut-tahrir).
Sejak merebaknya kasus korupsi akhir-akhir ini yang menjerat banyak nama pejabat pemerintah dan tersangkutnya salah satu partai besar, membuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik kian menurun. Sebuah survei yang dilakukan oleh Centre of Strategic and International Studies (CSIS) 16-24 Januari 2012 lalu, menemukan fakta bahwa mayoritas rakyat tidak lagi percaya kepada partai politik, hasilnya yaitu sekitar 87,4 persen. Angka ini mirip dengan survei sebelumnya yang dilakukan oleh LSI akhir tahun lalu. Survei tersebut menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap partai politik anjlok, hanya tinggal 23,4 persen saja.
Tidak salah jika beberapa waktu lalu, salah satu media massa ternama di tanah air, Republika, bekerjasama dengan PSKN Fakultas Hukum Unpad mengadakan sebuah forum yang mengangkat tema "Partai Politik Masih Perlu Ga Sih?" Mempertanyakan kelayakan partai politik untuk hidup di tengah-tengah masyarakat.
Seperti yang nampak di hadapan mata, saat ini peran partai politik sudah bergeser. Tidak lagi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, pemberi pencerdasan, serta pengontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang merupakan fungsi sejati partai politik. Tetapi, kondisi partai politik saat ini tidak ubahnya sebagai "ladang", untuk mencari kehidupan dan kekuasaan. Korupsi yang melanda banyak anggota partai politik, maupun para wakil rakyat yang membuat Undang-Undang tidak pro rakyat, merupakan cerminan mereka hari ini.
Munculnya perilaku partai politik yang demikian, tidak lain akibat dari sebuah mekanisme politik alias sistem politik yang membuat partai-partai politik mau tidak mau berlaku demikian. Biaya pemilu yang mahal, gaji yang tak seberapa setelah menjabat, menjadikan mereka sibuk memutar otak bagaimana caranya mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan dalam pesta demokrasi, pemilihan umum.
Tidak salah jika ada guyonan yang mengatakan, bahwa pejabat pemerintah yang menduduki kursi kekuasaannya selama 5 tahun, akan disibukkan di 3 tahun pertamanya mencari cara mengembalikan uang yang mereka keluarkan selama pemilu. Sementara, di 2 tahun berikutnya, memikirkan bagaimana mempersiapkan diri dan partai, untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Akhirnya, rakyat tidak terurus. Maka, pantas jika angka kemiskinan tiap hari semakin meningkat.
Pemilu dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tanpa pemilu, proses demokrasi tidak akan pernah berjalan. Tanpa biaya yang besar, pemilu juga tidak bisa dilaksanakan. Itu artinya, demokrasi membutuhkan biaya yang besar. Maka, tidak salah jika kita, partai-partai politik yang katanya memperjuangkan rakyat, melalui jalan demokrasi tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai sebuah badan yang mengurusi urusan umat; Penyalur aspirasi umat, pencerdas dan pengontrol pemerintah.
Parpol akan disibukkan dengan bagaimana mengembalikan modal yang selama ini dikeluarkan untuk pemilu dan bagaimana caranya agar di pemilu selanjutnya rakyat masih mau untuk memilih sehingga kekuasaan saat ini tetap di tangan atau bahkan bisa lebih tinggi lagi. Demokrasi inilah yang justru menggerus idealisme partai yang ingin memperjuangkan umat tetapi malah menjadikan mereka sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemilu.
Tidakkah harusnya kita sekarang mempertanyakan demokrasi, yang oleh pencetusnya sendiri yaitu Aristoteles dikatakan sebagai sebuah sistem yang gagal, masih harus dipertahankan untuk menaungi kehidupan partai politik yang saat ini menjamur dimana-mana? Yang dengan demokrasi, peran dan fungsi partai politik justru melenceng jauh dari yang seharusnya.
Perlu disadari bersama, bahwa kita sudah seharusnya mencampakkan sistem demokrasi ini. Kita cari sistem politik lain, yang mampu mengembalikan peran dan fungsi partai politik ke rel yang benar, sebagai penyalur aspirasi umat, pencerdas masyarakat, dan pengontrol pemerintah. Sebuah sistem yang menjadikan partai politik bukan lagi sebagai kendaraan untuk meraih kekayaan dan kekuasaan. Tetapi, bagaimana menjadikan partai politik sebagai pengontrol penguasa agar kehidupan masyarakat tetap terjamin kesejahteraannya dengan memberikan pencerdasan kepada masyarakat dan yang akan menjadi pendengar aspirasi masyarakat.
Sebuah sistem paripurna, yang terbukti secara empiris mampu menyejahterakan manusia selama 14 abad. Sistem yang berasal dari Yang Maha Sempurna, yaitu sistem Islam.
Dengan sistem Islam ini, partai tidak lagi memikirkan bagaimana meraih kekuasaan dan mendapatkan kekayaan. Tetapi, kembali kepada fungsinya sebagai partai politik yang mengurusi urusan umat; Penyalur aspirasi umat, pencerdas umat dan pengontrol pemerintah. Melakukan amar makruf nahyi munkar kepada masyarakat, terutama kepada penguasa agar tetap menjalankan aturan dari Yang Maha Sempurna. Sehingga, masyarakat tetap mendapatkan kesejahteraannya.
Fika Apriani
Sekretaris Kementrian Kajian Strategis BEM KEMA Unpad, Kabinet Signifikan 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
