REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku belum membahas kemungkinan  keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat. Menurut sekretaris FPKS Abdul Hakim, pilihan tersebut sejatinya merupakan kapasitas dari Majelis Syuro PKS.

Menurut dia, sekelas Luthfi Hasan Ishaaq yang berstatus sebagai Presiden PKS pun tidak bisa memberikan keputusan sebelum ada kesepakatan dari Majelis Syuro. Sampai saat ini, lanjut dia, forum tersebut belum dilakukan oleh Majelis Syuro. Artinya, pilihan tetap berada di koalisi atau tidak belum secara bulat tersikap di PKS.

Mengenai pernyataan sejumlah kader Partai Demokrat (PD) yang meminta PKS untuk keluar dari koalisi, Hakim mengatakan tidak ingin merespon. Pasalnya, ujar dia, PKS memiliki sikap indepedensi atas dinamika politik yang terjadi.

Menurut dia, PKS akan tetap melakukan perjuangan dimanapun, apakah di dalam koalisi atau tidak, jika mengarah pada suatu kebaikan. “Yang penting memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata Sekretaris Fraksi PKS ini. Kendati demikian, pihaknya berkilah telah melakukan perjuangan dalam menjaga aspirasi rakyat. Dalam hal tersebut adalah menolak penambahan ayat dalam Pasal 7 tentang harga eceran BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika