REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Direktorat Jenderal  (Ditjen) Perhubungan Darat untuk segera melakukan pembenahan sistem.  Dari hasil kajian KPK, pelaksanaan pelayanan publik yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sarat dengan tindak penyelewengan dan suap.

Menurut Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, selain Kementerian Agama yang mengelola penyelenggaraan ibadah haji, Ditjen Perhubungan Darat merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang menjadi sorotan KPK. Sejauh ini, KPK telah melakukan pengkajian terhadap pelaksaanan sistem pelayan publik yang dilakukan oleh DItjen Perhubungan Darat.

"Ada sekitar 20 temuan yang mengindikasikan pelayanan publik di Ditjen ini marak praktik penyelewengan dan suap," kata Zulkarnaen, Ahad (1/4). Sebanyak 20 temuan terindikasi penyelewangan dan suap itu di antaranya adalah pelayanan uji KIR kendaraan, penghitungan muatan beban di jembatan timbang, dan penyeberangan antarselat yang menggunakan kapal feri. Tindakan pungli kerap ditemukan.

Selain soal pelayanan yang tidak maksimal, Zulkarnaen juga mengakui bahwa penerapan sistem di Ditjen Perhubungan Darat masih memunculkan praktik rawan korupsi. Contohnya, pada pelayanan penghitungan muatan beban di jembatan timbang, di mana masih menggunakan sistem manual. Padahal, katanya, sistemmya harus sudah online agar bisa dipantau oleh pusat.

Pihaknya sudah merekomendasikan temuan itu kepada Ditjen Perhubungan Darat. Salah satu rekomendasinya adalah Ditjen Perhubungan Darat harus segera membenahi sistemnya. Kalau tidak, lanjut Zulkarnaen, maka praktik penyelewengan, suap, dan tindak pidana korupsi terus terjadi di setiap unit pelayanan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika