REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap politik yang dipertontonkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Senayan, tampaknya berujung panjang. PKS kemungkinan bakal mendapatkan sanksi dari koalisi yang gerah dengan pembangkangan PKS.

"Politik yang tidak mengedepankan kesetiaan harus diakhiri," kata Sekretaris Setgab, Syarif Hasan saat ditemui di kantor presiden, Sabtu malam, (31/3).

Menurutnya, strategi politik yang tidak loyal yang dipertunjukan PKS dalam sidang kabinet harus diakhiri. Ia belum merinci bentuk sanksi yang akan diberikan kepada anggota setgab yang membelot dan berbalik arah.

"Macam-macamlah (bentuk sanksinya). Bisa PKS-nya tidak boleh begitu lagi. Itu teknis, yang penting prinsipnya dulu," katanya.

Saat ditanya apakah akan berujung pada perombakan atau pengurangan jatah menteri, Syarif hanya menyatakan hal tersebut merupakan domain Presiden SBY sebagai ketua umum setgab.

Dari enam partai yang tergabung dalam Setgab, Syarif menyoroti perilaku PKS yang melawan arus dan dinilai tidak taat. Padahal, tidak hanya PKS yang membelot, Partai Golkar juga tidak satu suara dalam proses politik di DPR. "Semua solid, kecuali PKS," kelit dia.

Dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat (30/3) malam, PKS menolak satu suara dengan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsid. PKS bersikukuh menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika