REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kekisruhan seputar isi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai banyak tanggapan. Tiba-tiba menaikkan harga BBM tanpa kejelasan apapun tentu membingungkan rakyat.
"Pemerintah sudah seharusnya bicara dengan bahasa rakyat, buat mereka mengerti," kata Komjen Pol (Purn) Drs. Togar M. Sianipar di Gedung Pancagatra, Lehamnas, Sabtu (31/03).
Pemerintah bisa menggunakan bantuan insan pers untuk keperluan ini. Edukasi tidak cukup hanya dilakukan sesekali, tapi harus terus-menerus sampai rakyat ini mengerti. Politikus, lanjut dia, juga harus hati-hati dalam berbicara, jangan asal sambung komentar yang membuat suasana panas.
Togar menambahkan kemungkinan polisi kini dianggap pro-pemerintah untuk sebagian orang. Sebagai aparat negara, polisi memang harus patuh kepada perintah. Namun, sebagai penegak hukum, polisi harus menjaga diri agar tetap bersikap independen. "Bagaimanapun tugas polisi adalah mengawal," tambahnya.
Kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran, menurutnya adalah situasional. Namun, jelas polisi tidak punya kewenangan untuk menembak sembarangan. "Mereka bukan sniper, ada aturan yang jelas untuk itu," ujar Togar.