REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal menilai Partai Demokrat merupakan pihak yang paling dirugikan terkait rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Walaupun keputusan pemerintah pada akhirnya tetap atau batal menaikan harga BBM Partai Demokrat akan menanggung kerugian karena citranya semakin turun dihadapan publik, kata Indrizal di Padang, Jumat (30/3).
Menurut dia, jika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM maka citra partai yang didirikan SBY tersebut akan semakin melorot akibat kebijakan tersebut dinilai tidak populer oleh masyarakat.
Kendati pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi namun hal itu tidak terlalu berpengaruh untuk mengembalikan citra partai itu, kata dia.
Jika ada yang berpendapat kompensasi tersebut akan memulihkan kepercayaan masyarakat sebagaimana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pada 2008 lalu, ia kurang sepakat.
Hal itu mengingat kondisi pada 2008 lalu berbeda dengan yang terjadi saat ini sehingga kebijakan BLSM tidak akan berpengaruh banyak sebagai kompensasi penaikan harga BBM, katanya.
Kemudian, jika akhirnya pemerintah batal menaikkan harga BBM, maka hal itu merupakan salah satu bentuk kekalahan Partai Demokrat di parlemen.
Sebagai pemenang pemilu berarti Partai Demokrat dinilai gagal membangun komunikasi dan kekuatan dengan sesama partai pendukung pemerintah untuk mendukung kebijakan penaikan BBM.
Sementara, PDI Perjuangan yang sejak awal konsisten menolak penaikan harga BBM, jika akhirnya pemerintah batal menaikkannya tidak serta merta akan menaikkan citra partai tersebut sebagai pihak yang sejak awal tegas menolak.
Menurut dia, faktor yang paling dominan menjadi pertimbangan pemerintah membatalkan penaikan BBM adalah kekuatan ekstra parlementer yang setiap hari melakukan aksi demontrasi menolak penaikan BBM.
Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah pemerintahan Presiden SBY demonstrasi sebesar saat ini yang hampir dilakukan di setiap daerah di Indonesia, kata dia.
Pada bagian lain ia menilai sebenarnya masyarakat siap menghadapi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, namun dalam melakukan penjelasan pemerintah memberikan alasan yang sangat sederhana dengan pertimbangan membebani APBN.
Ia meyakini masyarakat setuju penaikan harga BBM dengan syarat pemerintah lebih memprioritaskan pemberantasan korupsi, memperkecil kebocoran anggaran dan program lainnya yang pro rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika