REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin mengaku melakukan walk-out dalam rapat lobi pimpinan fraksi terkait rencana kenaikan BBM. Alasannya, pembahasan yang dilakukan dalam rapat pimpinan itu hanya terkait usulan penambahan pasal 7 ayat 6A dalam RUU APBN-P 2012.

‘’Apakah pasal 6A dipertahankan atau tidak. Karena sejak awal, kami Gerindra dan PDI Perjuangan menolak keberadaan pasal itu, maka kami meninggalkan ruang lobi. Sementara fraksi lain masih di dalam untuk bicara soal itu,’’ ujar dia di gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/3)

Seluruh partai koalisi setuju dengan adanya penambahan pasal 7 ayat 6A. Hanya saja, ada perbedaan pandangan beberapa fraksi terkait besaran prosentase. Fraksi Demokrat sepakat dengan besaran lima persen yang diusulkan pemerintah. Sementara itu, fraksi Golkar dan PAN mengusulkan 15 persen, PKS 20 persen, PKB 17,5 persen, dan PPP 10 persen.

Pasal 7 ayat 6A yang merupakan usulan pemerintah berbunyi, dalam hal harga rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari lima persen dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.

Menurut Saleh, ICP saat ini adalah 116 dolar per barel. Sedangkan nilai asumsi rata-rata dalam APBN Perubahan 2012 sebesar 105 dolar AS. ‘’Kalau begini, adanya pasal itu sama saja pemerintah dibolehkan menaikkan harga BBM. Sekarang saja harga ICP sudah lebih lima persen di atas harga asumsi,’’ kata dia.

Karenanya, ia menilai penambahan ayat itu merupakan akal-akalan partai koalisi. Karena intinya semua sepakat untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap menaikan BBM jika menyentuh level harga tertentu.

‘’Kami menghimbau rakyat jangan mau dibodohi dengan pernyataan-pernyataan menolak kenaikan BBM. Janganlah membodohi rakyat dengan bahasa-bahasa itu,’’ pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika