REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – DPRD Kabupaten Bandung mendesak pemerintah setempat, untuk segera merealisasikan dana insentif dan pinjaman lunak bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang telah dianggarkan dalam APBD 2012 sebesar Rp 7 miliar.

Percepatan ini diminta, sebagai wujud respons cepat terhadap imbas kenaikan harga BBM, yang ditengarai berdampak bagi keberlangsungan UKM di Kabupaten Bandung.

"Seperti yang telah disepakati sebesar Rp 7 miliar via BPR konvensional dan BPR syariah," ujar anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Gun Gun Gunawan, Jumat (30/3).

Gun Gun menambahkan, pihak dewan berharap pemerintah Kabupaten Bandung bersegera dalam proses seleksi BPR dengan meminta hasil audit Bank Indonesia kepada calon BPR konvensional maupun syariah terkait kesehatan administrasi keuangannya. "Agar anggaran ini dapat segera diakses oleh pelaku UKM, para petani, serta kalangan buruh," tambah Gun Gun.

Merespons permintaan tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung, menjanjikan anggaran tersebut akan segera dicairkan dalam waktu dekat. "Akan segera kita cairkan," tegas Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bandung, Bambang Budiraharjo.

Bambang mengungkapkan, nantinya anggaran tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.500 pelaku UKM dan 1.500 Koperasi yang tersebar di Kabupaten Bandung. "Di Kabupaten Bandung, terdata di Diskoperindag sekitar 3.500 UKM dan embrionya sebanyak 22 ribu," ujar Bambang.

Lebih jauh, Bambang belum bisa memastikan berapa batas dana pinjaman yang akan diberikan kepada UKM. Menurutnya, prosedur peminjaman diserahkan sepenuhnya kepada BPR berdasarkan studi kelayakan usaha mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika