REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah mendengar aspirasi rakyat yang menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Batas waktu pemberlakuan kenaikan pada tanggal 1 April mendatang diminta diundur.

"Penolakan oleh masyarakat semakin luas dan Pemerintah harus mendengar itu. Ada baiknya pemberlakuan kenaikan harga BBM ditunda," ungkap Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam Konferensi Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara, Jumat (30/3).

Kiai Said menilai alasan penundaan itu karena penolakan masyarakat melalui serangkaian aksi demonstrasi yang terus meluas. Ia khawatir apabila tidak didengar justru mengancam stabilitas kondisi keamanan.

Meski demikian PBNU tetap memperhatikan alasan Pemerintah dalam rencananya menaikkan harga BBM, yaitu lonjakan harga minyak mentah dunia mencapai USD120. Sebagai solusi jika harga BBM terpaksa dinaikkan, diminta dilakukan secara bertahap.

"Kalaupun sudah sangat terpaksa harus dinaikkan, untuk sekarang ini kami menyarankan maksimal lima ratus rupiah saja. Ini sumbangan pikiran dari NU untuk Pemerintah. Jangan langsung Rp 1500, itu akan memukul masyarakat," tegas Kiai Said.

Terkait maraknya aksi demonstrasi, untuk ke sekian kalinya Kiai Said meminta agar dilakukan dengan tetap menjaga martabat bangsa. Demonstrasi yang anarkis dan berujung bentrokan dinilai akan menjatuhkan harga diri bangsa Indonesia.

"Demonstrasi hak setiap warga masyarakat, tapi tetap harus santun. Islam mengajarkan ini, yaitu penyampaian pendapat, kritikan dan sebagainya ada tata caranya," pungkas Kiai Said.