REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rieke Dyah Pitaloka mengusulkan sistem voting terbuka untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terkait subsidi bahan bakar minyak.

"Dengan sistem voting terbuka, akan diketahui siapa yang mendukung kenaikan harga BBM dan siapa yang tidak," kata Rieke saat berorasi di depan ribuan demonstran yang memadati Jalan Gatot Subroto sekitar Gedung DPR/MPR/DPD di Jakarta, Jumat.

Sistem voting terbuka menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut juga bisa menghindarkan anggota DPR dari intimidasi dan ancaman. Rieke menyesalkan kenapa masalah yang terkait dengan kepentingan rakyat banyak harus diputuskan melalui mekanisme voting.

"Terus terang saya memohon maaf, sampai saat ini kami yang menolak opsi pengurangan subsidi memang kalah banyak (suara,red) ," kata dia. Hari Jumat, anggota DPR mengadakan rapat paripurna untuk memutuskan apakah akan mengurangi subsidi atau tidak.

Sementara itu, para demonstran di depan gedung berkali-kali menyuarakan akan menunggu hingga DPR memutuskan kebijakan final. Bahkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengancam akan merubuhkan pagar Gedung MPR/DPR jika DPR memutuskan untuk menaikkan harga BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika