REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Golkar dipastikan solid menolak kenaikan BBM. Mereka akan mengawal sikap ini, karena  diinstruksikan langsung oleh Ketum Golkar, Aburizal Bakrie.

"Kita rapatkan barisan. Kuatkan tekat untuk mengawal sikap ini," jelas Wasekjen Golkar, Ahmad Doli Kurnia, saat dihubungi, Jumat (30/3). Pihaknya menegaskan sikap resmi partainya menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Untuk membuktikannya, Golkar akan bersikap tegas dalam rapat paripurna yang membahas 2 opsi besaran subsidi dan usulan penambahan Pasal 7 ayat 6 A Undang-Undang APBN 2012. "Ini instruksi Ketum Golkar, setelah melihat suara rakyat. DPP meminta seluruh anggota fraksi untuk menolak kenaikan BBM," kata Doli.

Pasal itu menyatakan "Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung."

Menurutnya, bila pasal ini disetujui DPR, maka pemerintah memiliki wewenang melakukan penyesuaian harga yakni menaikkan ataupun menurunkan harga BBM. "pasal ini jadi dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kita akan tolak nanti,"

Wakil Ketua Fraksi Golkar, Ibnu Munzir, menyatakan pihaknya sudah melakukan konsolidasi internal. Instruksi Ketum menurutnya mutlak dilaksanakan. "Tidak mungkin kita mengabaikan itu," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika