REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu di DPR, Taufiq Hidayat, mengatakan tambahan masa sidang sepekan yang diberikan DPR diharapkan dapat memberikan solusi terkait empat isu krusial yang selama ini mengganjal penyelesaian RUU Pemilu. Meskipun melihat pembahasan hingga saat ini, ia melihat lobi akan sulit untuk dilakukan. Sehingga, penyelesaian akan dilakukan secara voting.
‘’Dari gambaran rapat konsultasi dengan pimpinan DPR hari ini yang berjalan seperti itu, kemungkinan voting jadi pilihan,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/3). Makanya, jelas dia, pada pertemuan konsultasi berikutnya akan mulai ada pembahasan mengenai mekanisme voting, apakah secara paket seperti yang ditawarkan PKS dan PDIP, atau dilakukan berdasarkan per isu.
Empat isu yang masih mengganjal yaitu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT), besaran daerah pemililhan (dapil), konversi suara menjadi kursi dan sistem pemilu. Menurut Taufiq, partai-partai yang ada masih berat untuk menurunkan tawarannya. Termasuk Golkar yang masih bersikukuh dengan PT lima persen, dapil 3-8, sistem konversi divisor varian d’hondt, dan sistem pemilu terbuka.
‘’Ini sebenarnya bukan untuk Golkar saja. Tetapi varian-varian pendapatnya itu yang masih statusnya harga mati. Itu berbeda-beda. Sehingga pengelompokannya itu jadi lebih susah. Jadi bukan semata-mata Golkar,’’ kata anggota Komisi II DPR tersebut. Namun, Taufiq tetap menaruh harapan, waktu tambahan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara intensif untuk dapat kesepakatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
