REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi isyarat akan keluar dari koalisi yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isyarat tersebut terungkap ketika Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, memberikan pidato dalam penutupan acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, Sumatra Utara.
Luthfi mengungkapkan bahwa PKS siap keluar koalisi jika pemerintah tetap tidak memedulikan kondisi rakyat. Dalam hal tersebut, yakni terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Karena itu, Presiden PKS memberikan instruksi kepada seluruh kader PKS untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. “Kita harus siap dengan segala kemungkinan apakah kita akan berkoalisi atau sudah tidak diizinkan tidak berkoalisi,” katanya.
Padahal, lanjut Luthfi, PKS telah memberikan tawaran yang sangat sederhana terkait rencana kenaikan BBM. Yakni dengan melalui sejumlah usulan yang telah diajukan kepada pemerintah.
PKS, kata Luthfi, sangat memahami keinginan pemerintah untuk menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat. Namun, PKS tidak menginginkan jika pemerintah dalam menempuh rencana tersebut harus melalui cara yang menimbulkan kesulitan untuk masyarakat.
Dalam usulan yang ditawarkan, Luthfi meyakini bahwa opsi tersebut dapat membuat postur APBN sehat. “Formula yang kita tawarkan sudah mengkombinasikan kepentingan rakyat dan postur APBN yang sehat,” ujarnya.