REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Pengamat ekonomi Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan pemerintah sebaiknya melakukan penundaan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi karena beban sosial dan ekonomi masyarakat akibat kenaikan tersebut sangat besar. "Indef merekomendasikan agar kenaikan harga BBM ditunda, karena manfaat yang diperoleh dari kebijakan kenaikan harga BBM lebih kecil ketimbang biaya sosial ekonomi yang harus ditanggung oleh perekonomian dan rakyat," ujarnya dalam pemaparan di Jakarta, Rabu (28/3).
Menurut Erani, pemerintah harus melakukan beberapa agenda strategis terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM.
Ia mengatakan pemerintah harus melakukan pembenahan dalam politik fiskal yang lebih menunjukkan pemihakan kepada masyarakat bukan untuk kepentingan birokrasi, pembayaran utang dan fasilitasi korupsi. "APBN yang sehat ditunjukkan oleh kriteria-kriteria tersebut," ujarnya.
Menurut dia, politik fiskal pemerintah saat ini makin menjauh dari upaya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena lebih mengakomodasi belanja pemerintah yang makin meningkat setiap tahun.
Padahal, lanjut dia, anggaran subsidi yang dianggarkan dalam APBN makin lama porsinya makin menurun dan hal ini menunjukkan bahwa subsidi memang ingin dihilangkan secara sistematis oleh pemerintah. "Ini artinya, politik fiskal selama ini hanya untuk menyantuni birokrasi, bukan kesejahteraan masyarakat," ujar Erani.
Selain itu, agenda strategis yang perlu diupayakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan reforma agraria yang sudah dicanangkan empat tahun lalu agar dilaksanakan dan dituntaskan. "Ini harus diselesaikan agar rata-rata luas lahan rumah tangga petani menjadi dua hektar," katanya.
Erani juga mengatakan pembenahan struktur tenaga kerja harus diupayakan sehingga pekerja formal meningkat hingga sekitar 75 persen dan sisanya pekerja informal. "Hal ini diupayakan dengan jalan menumbuhkan sektor pertanian serta industri yang berbasis pertanian dan sumber daya alam serta pelaku UMKM," katanya.
Kemudian, Erani menyarankan pemerintah harus melakukan moratorium pembangunan pasar modern untuk memperkuat pasar tradisional yang jumlahnya makin menurun setiap tahun.
Pemerintah, lanjut dia, juga harus mengembalikan penguasaan pengelolaan sumber daya alam kepada negara sehingga swasta asing dan domestik diberikan peran maksimal 20 persen. "Pengelolaan sumber daya alam bisa diberikan kepada negara lewat BUMN sehingga semua bisa menjadi transparan," ujar Erani.
Agenda strategis yang terakhir adalah pemerintah perlu segera membuat roadmap pengembangan energi alternatif dan menyediakan sarana infrastruktur untuk konversi Bahan Bakar Gas (BBG) yang lebih memadai. "Cadangan sumber daya alam makin berkurang, terutama minyak dalam sepuluh tahun mendatang, mestinya pemerintah mengembangkan energi alternatif semisal biofuel, matahari, angin," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika