REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla setuju dengan ancaman Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan kepala daerah yang ikut berdemo menolak rencana kenaikan harga BBM. Menurutnya, kepala daerah sudah semestinya tidak bertentangan dengan pemerintah pusat.

JK, sapaan akrabnya mengatakan setiap kebijakan nasional memiliki struktur hingga ke daerah. Untuk itulah jika kebijakan nasional ditolak berarti harus ada sanksi bagi yang mereka yang tidak disiplin.

"Mana ada yang tidak disiplin tanpa dikenai sanksi. Kalau mereka melanggar kebijakan nasional ya pasti akan dijatuhkan hukuman," ucapnya ungkapnya di sela-sela pemberian kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (27/3).

Dirinya tak menampik kenaikan harga BBM akan berimbas pada naiknya tarif angkutan umum. Namun masyarakat diminta menyikapinya dengan dewasa. Masyarakat, kata JK, harus mendukung langkah pemerintah dalam upaya penghematan APBN.

"Bukan hanya pemerintah yang harus melakukan penghematan, masyarakat juga harus mendukung langkah efisiensi, misalnya dalam bidang pelistrikan dan transportasi," ucapnya.

Meski demikian, pria yang menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengelak jika dikatakan dirinya mendukung rencana kenaikan harga BBM seharga Rp 1.500 pada 1 April mendatang. Dirinya hanya menilai subsidi BBM yang selama ini diberikan tidaklah tepat sasaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika