REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Postur anggaran yang berkaitan dengan subsidi BBM akan dibahas di Paripurna, akhir Maret ini. Hal ini akan menentukan besaran subsidi yang akan diberikan untuk BBM.

Agar harga BBM tidak naik, pemerintah harus mengalokasikan subsidi sebesar Rp 178 triliun. Namun mereka yang mendukung kenaikan BBM menginginkan subsidi hanya Rp 138 triliun. Angka tersebut dinilai cukup untuk subsidi agar APBN tidak dibebani untuk subsidi.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menyatakan pihaknya akan membahas itu di paripurna. Fraksi-fraksi akan membahas layak atau tidaknya BBM dinaikkan. Menurutnya, keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan keputusan sulit.

"Ketika kebijakan itu dipilih oleh pemerintah, maka Golkar mau memastikan bahwa semua kompensasi kepada masyarakat terpinggirkan dan yang miskin bisa diberikan oleh pemerintah," jelas Ketua DPP Golkar ini, di Jakarta, Selasa (27/3).

Pihaknya ingin memastikan ekses kenaikan BBM itu harus ditanggulangi dengan baik. Bantuan harus transparan dan sampai kepada orang yang membutuhkan tanpa politisasi. Priyo mengusulkan agar penghematan dana subsidi BBM itu bisa membangun infrastruktur transportasi umum diperbaiki, dan kesehatan gratis bagi rakyat. "Kalau itu tidak dilakukan kami tidak ikhlas dengan kenaikan ini," kata Priyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika